Membaca undang-undang bukan selalu pekerjaan yang menyenangkan. Apalagi jika dokumennya terdiri atas ratusan pasal dengan bahasa hukum yang membutuhkan ketelitian untuk memahaminya. Belum lagi ketika seseorang hanya ingin mencari satu ketentuan tertentu, tetapi harus membuka dokumen panjang dan menelusuri halaman demi halaman.
Persoalan semacam ini mungkin terdengar sepele. Namun, bagi mahasiswa hukum, dosen, advokat, maupun praktisi yang sehari-hari berurusan dengan peraturan perundang-undangan, kemudahan menemukan sebuah pasal bisa sangat berarti.
Berangkat dari kebutuhan tersebut, Rahmad Syambudi mengembangkan Portal KUHP 2023. Sebuah platform digital yang mencoba menghadirkan cara lebih praktis untuk mengakses Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional atau yang lebih dikenal sebagai KUHP Baru.
Melalui situs kuhp2023.com, pengunjung dapat menelusuri berbagai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Tidak perlu selalu berhadapan dengan dokumen undang-undang yang panjang, karena materi telah disusun berdasarkan sistematika dan nomor pasal sehingga lebih mudah dijelajahi.
Bagi sebagian orang, kehadiran website seperti ini mungkin hanya terlihat sebagai bentuk digitalisasi dokumen hukum. Namun, jika dilihat dari kebutuhan penggunanya, ada persoalan yang coba diselesaikan, yakni bagaimana membuat informasi hukum lebih mudah ditemukan oleh siapa saja.
Berawal dari Kebutuhan Informasi Hukum
Rahmad Syambudi merupakan pengembang Portal KUHP 2023 yang memanfaatkan teknologi website untuk menghadirkan alternatif akses terhadap informasi hukum. Ia memiliki website pribadi di rahmadsyambudi.projusticia.org yang dapat dikunjungi untuk mengenal lebih jauh profil dan aktivitasnya.
Pengembangan Portal KUHP 2023 menjadi salah satu bentuk kontribusi di tengah perubahan lanskap hukum Indonesia. Sebab, setelah lahirnya KUHP Nasional, kebutuhan masyarakat terhadap referensi yang mudah diakses semakin besar.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP diundangkan pada 2 Januari 2023 dan mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Kehadirannya menandai babak baru dalam perjalanan hukum pidana Indonesia setelah sekian lama menggunakan KUHP warisan kolonial.
Perubahan tersebut tentu bukan perkara kecil. Ada banyak ketentuan yang perlu dipelajari kembali, baik oleh kalangan akademisi maupun praktisi hukum. Mahasiswa harus menyesuaikan bahan pembelajaran, dosen perlu memperbarui materi perkuliahan, sedangkan advokat dan aparat penegak hukum harus memahami ketentuan yang kini berlaku.
Dalam situasi seperti itu, mencari referensi dengan cepat menjadi kebutuhan tersendiri.
Portal KUHP 2023 mencoba menjawab kebutuhan tersebut melalui tampilan yang mengutamakan kemudahan penelusuran. Pengguna bisa menjelajahi Buku Kesatu dan Buku Kedua, mencari pasal berdasarkan nomor, atau memanfaatkan kata kunci untuk menemukan ketentuan yang sedang dibutuhkan.
Cara kerjanya cukup sederhana. Pengunjung membuka website, memilih bagian yang ingin dipelajari, kemudian menelusuri pasal yang relevan. Bagi pengguna yang sudah terbiasa membaca peraturan perundang-undangan, sistem seperti ini tentu bisa membantu menghemat waktu.
Tidak Harus Selalu Membuka Dokumen Tebal
Salah satu hal yang sering dihadapi ketika mempelajari undang-undang adalah menemukan kembali ketentuan yang pernah dibaca. Ketika sedang mengerjakan penelitian, misalnya, seseorang bisa membutuhkan beberapa pasal sekaligus. Jika semuanya harus dicari secara manual, pekerjaan sederhana pun dapat memakan waktu.
Di sinilah portal digital seperti yang dikembangkan Rahmad Syambudi terasa manfaatnya.
Portal KUHP 2023 menyediakan fasilitas pencarian yang membantu pengguna menemukan ketentuan berdasarkan nomor pasal maupun kata kunci. Struktur undang-undang juga disajikan secara lebih terorganisasi sehingga pembaca dapat berpindah dari satu bagian ke bagian lainnya.
Bagi mahasiswa hukum yang sedang menyusun skripsi, fasilitas ini bisa menjadi teman ketika melakukan penelusuran awal. Mereka dapat menemukan pasal yang berkaitan dengan topik penelitian sebelum melanjutkan kajian menggunakan buku, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, dan sumber hukum lainnya.
Praktisi hukum juga memiliki kebutuhan serupa. Ketika menyusun pendapat hukum atau melakukan kajian terhadap suatu persoalan, akses cepat terhadap ketentuan yang relevan tentu sangat membantu.
Penggunaannya pun tidak terbatas pada komputer atau laptop. Karena berbasis website, portal dapat dibuka melalui telepon pintar maupun perangkat lain yang terhubung dengan internet. Artinya, seseorang tetap bisa mengakses referensi KUHP ketika sedang berada di luar kantor, kampus, atau perpustakaan.
Tentu saja, portal digital bukan pengganti naskah resmi undang-undang. Namun, keberadaannya dapat menjadi alternatif yang memudahkan proses pencarian dan pembelajaran.
Ketika Mencari Pasal Menjadi Lebih Praktis
Bayangkan seorang mahasiswa sedang mengerjakan tugas mengenai tindak pidana tertentu. Ia perlu mengetahui rumusan pasal dalam KUHP Nasional, tetapi tidak ingat nomor ketentuannya. Dengan fasilitas pencarian berbasis kata kunci, proses penelusuran awal dapat dilakukan lebih mudah.
Pengalaman serupa juga dapat dirasakan oleh pembaca yang ingin mengetahui perubahan hukum pidana tanpa harus membaca seluruh isi undang-undang sekaligus.
Salah satu gambaran testimoni pengguna Portal KUHP 2023 dapat disampaikan sebagai berikut.
“Selama menggunakan Portal KUHP 2023, saya merasa terbantu ketika harus mencari ketentuan dalam KUHP Nasional. Biasanya saya perlu membuka dokumen undang-undang dan mencari halaman yang sesuai. Melalui portal ini, pencarian terasa lebih praktis. Tinggal mencari pasal atau kata kunci yang dibutuhkan, kemudian membaca ketentuannya.”
Kemudahan seperti itulah yang menjadi nilai tambah sebuah referensi digital. Pengguna tidak harus menghabiskan banyak waktu untuk menemukan informasi awal yang sebenarnya sudah tersedia dalam peraturan perundang-undangan.
Testimoni tersebut merupakan ilustrasi pengalaman penggunaan, bukan kutipan wawancara pengguna tertentu.
Membawa Hukum Lebih Dekat dengan Pengguna Internet
Perkembangan teknologi telah mengubah kebiasaan masyarakat dalam mencari informasi. Orang kini terbiasa membuka mesin pencari ketika ingin mengetahui sesuatu, termasuk ketika membutuhkan informasi mengenai peraturan hukum.
Karena itu, menghadirkan sumber informasi hukum melalui website merupakan langkah yang cukup relevan. Apalagi KUHP Nasional merupakan produk hukum yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh kalangan profesional, tetapi juga masyarakat secara luas.
Upaya Rahmad Syambudi melalui Portal KUHP 2023 menjadi salah satu contoh bagaimana teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendukung literasi hukum. Tidak harus dengan konsep yang rumit, tetapi dimulai dari sesuatu yang dibutuhkan banyak orang, yaitu kemudahan mengakses peraturan.
Portal ini juga mengikuti perkembangan informasi hukum dengan menampilkan penyesuaian pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026. Hal tersebut penting mengingat pemahaman terhadap hukum harus selalu memperhatikan perkembangan peraturan yang berlaku.
Meski begitu, pembaca tetap perlu mencocokkan informasi dengan naskah resmi pemerintah ketika membutuhkan kepastian mengenai rumusan dan keberlakuan suatu ketentuan.
Bagi yang ingin mencoba sendiri, Portal KUHP 2023 dapat diakses melalui www.kuhp2023.com. Sementara itu, profil dan informasi mengenai pengembangnya, Rahmad Syambudi, dapat ditemukan melalui rahmadsyambudi.projusticia.org.
Di tengah semakin besarnya kebutuhan terhadap informasi hukum yang cepat dan mudah dijangkau, inisiatif seperti ini memiliki tempat tersendiri. Sebab, memahami hukum semestinya tidak dimulai dengan kesulitan mencari dokumennya. Justru, semakin mudah informasi ditemukan, semakin terbuka pula kesempatan masyarakat untuk mengenal dan mempelajari hukum yang berlaku di negaranya.

